Senator AS Richard Blumenthal membuka investigasi baru terhadap pembayaran yang dilakukan Tether kepada firma konsultan milik Bo Hines, mantan penasihat kripto Gedung Putih yang kini memimpin unit usaha Tether di Amerika Serikat. Penyelidikan ini memunculkan pertanyaan baru soal konflik kepentingan dalam perumusan kebijakan kripto.
Apa yang sebenarnya terjadi
Blumenthal, anggota Demokrat senior di Senate Permanent Subcommittee on Investigations, mengirim surat pada 22 Oktober 2026 kepada Tether dan Nxum Group, firma konsultan yang didirikan bersama oleh Hines, ayahnya, dan satu rekan lainnya, menurut laporan CoinDesk. Sebelumnya, The Wall Street Journal melaporkan bahwa Nxum menerima pembayaran besar untuk pekerjaan konsultasi bagi Tether, padahal saat itu Hines masih menjadi penasihat Presiden Donald Trump untuk kebijakan stablecoin. Dalam suratnya kepada CEO Tether Paolo Ardoino, Blumenthal menyebut pengaturan ini menimbulkan kekhawatiran etika dan hukum yang serius. Tether menyatakan bahwa investigasi oleh penasihat hukum eksternal tidak menemukan bukti pelanggaran. CoinDesk sebelumnya juga melaporkan bahwa Nxum meraup jutaan dolar sebagai penyedia utama iklan kampanye untuk komite aksi politik (PAC) yang terkait dengan Tether.
Bagaimana ceritanya bermula
Hines meninggalkan posisinya sebagai penasihat kripto Gedung Putih untuk menjadi CEO unit usaha Tether di AS. Firma keluarganya, Nxum, belakangan merekrut Harry Jung, mantan penasihat kripto Gedung Putih lainnya. Kantor penasihat kripto Gedung Putih sendiri kini kosong setelah Patrick Witt, pengganti Hines, meninggalkan jabatannya. Sepanjang tahun ini, Blumenthal telah melancarkan sejumlah penyelidikan terhadap Tether, termasuk laporan soal keterkaitan finansial perusahaan dengan Iran dan pertanyaan seputar kemitraannya dengan Cantor Fitzgerald. Ardoino mengkritik Blumenthal pekan ini, menuding sang senator mengabaikan informasi yang diberikan dan merilis temuan ke media sebelum memberi Tether kesempatan untuk menanggapi.
Mengapa ini penting bagi Anda
Bagi pengguna Tether dan pemegang stablecoin, penyelidikan ini menambah ketidakpastian regulasi terhadap perusahaan yang token USDT-nya menopang sebagian besar likuiditas perdagangan kripto. Bagi para pengembang yang bergantung pada infrastruktur stablecoin, kasus ini menunjukkan bagaimana kedekatan antara eksekutif industri dan pembuat kebijakan bisa memicu sorotan publik. Bagi pengamat kebijakan kripto, kasus ini menguji apakah aturan etika mencakup pembayaran konsultasi yang diterima selama seseorang masih menjabat sebagai penasihat pemerintah. Jika Demokrat kembali menguasai Senat, Blumenthal berpotensi menjadi ketua subkomite dan memperoleh kewenangan subpoena atas Tether dan perusahaan sejenis.
Pertanyaan besarnya
Apakah penasihat kripto pemerintah seharusnya dilarang menerima pembayaran dari perusahaan yang mereka bantu atur selagi masih menjabat secara resmi? Kasus Hines menempatkan pertanyaan ini di jantung perdebatan yang lebih luas soal bagaimana kebijakan aset digital dirumuskan, dan siapa yang diuntungkan dari proses perumusan tersebut. Seiring makin banyaknya mantan pejabat yang berpindah antara peran pemerintah di bidang kripto dan pekerjaan di industri, para pembuat undang-undang mungkin perlu menyusun aturan yang lebih jelas soal waktu dan keterbukaan informasi.
Yang perlu dipantau
Tether dan Nxum belum mengungkapkan batas waktu untuk menanggapi surat Blumenthal yang dikirim pada 22 Oktober 2026. Pasar prediksi Kalshi saat ini memberi peluang 69% bagi Demokrat untuk menguasai Senat, sebuah pergeseran yang bisa memberi Blumenthal kewenangan subpoena sebagai ketua subkomite. Rincian lebih lanjut soal pengaturan konsultasi Nxum, serta kemungkinan sidang dengar pendapat di komite, diperkirakan akan terungkap seiring berjalannya investigasi.
