Seorang hakim Argentina membebaskan Presiden Javier Milei dan 10 terdakwa lainnya dalam kasus token LIBRA, dengan putusan bahwa tidak ada unsur penipuan yang relevan secara pidana. Kasus ini menjadi semacam uji coba sejauh mana seorang kepala negara bisa mempromosikan aset kripto tanpa terjerat tanggung jawab hukum atas penipuan.
Apa yang sebenarnya terjadi
Menurut laporan The Block, seorang hakim Argentina mengeluarkan putusan setebal 60 halaman yang membebaskan Presiden Javier Milei beserta 10 terdakwa lain dalam kasus token LIBRA. Putusan tersebut menyimpulkan tidak ditemukan 'penipuan yang relevan secara pidana' dalam perkara ini. Hakim secara spesifik menyatakan bahwa unggahan media sosial Milei yang mempromosikan token LIBRA tidak, dengan sendirinya, membuktikan adanya penipuan. Kesimpulan ini memisahkan tindakan promosi dari tanggung jawab pidana. Laporan The Block yang terbit pada 24 Oktober 2026 hanya menyebut nama Milei dari 11 pihak yang dibebaskan, dan tidak merinci tuduhan yang mendasarinya, riwayat token tersebut, maupun identitas 10 terdakwa lainnya.
Bagaimana kasus ini bermula
Kasus LIBRA berpusat pada sebuah unggahan Milei yang mempromosikan token tersebut, yang tampaknya dijadikan inti tuduhan penipuan terhadap dirinya dan 10 orang lain. Materi sumber tidak menjelaskan kapan unggahan itu dibuat, apa yang direpresentasikan oleh token tersebut, atau siapa yang pertama kali mengajukan pengaduan. Sumber juga tidak menguraikan proses hukum sebelumnya dalam kasus ini sebelum putusan dijatuhkan. Kekosongan informasi ini membatasi seberapa jauh signifikansi putusan dapat dinilai dari laporan yang tersedia, meskipun hasil akhirnya jelas: tidak ada perkara pidana yang dapat berdiri hanya berdasarkan unggahan tersebut.
Mengapa ini penting bagi Anda
Bagi pemegang aset kripto, putusan ini menetapkan preseden penting: promosi sebuah token oleh figur publik melalui media sosial, dengan sendirinya, belum tentu termasuk penipuan menurut penalaran pengadilan ini. Para pengembang yang meluncurkan token dengan dukungan tokoh politik atau selebritas mungkin akan mempelajari putusan ini dengan saksama. Pengguna yang membeli token berdasarkan dukungan figur publik perlu mencatat bahwa pengadilan bisa saja menuntut bukti lebih dari sekadar unggahan promosi untuk membuktikan adanya penipuan. Bagi Milei sendiri, putusan ini menghilangkan bayang-bayang hukum dari masa kepresidenannya. Materi sumber tidak menyebutkan apakah putusan ini berdampak pada gugatan perdata, tinjauan regulasi, atau aturan perilaku di masa depan bagi figur publik yang mempromosikan aset kripto.
Pertanyaan yang lebih besar
Putusan ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar: seberapa besar tanggung jawab hukum yang seharusnya dipikul figur publik ketika mempromosikan produk keuangan kepada jutaan pengikutnya? Jika satu unggahan promosi saja tidak cukup untuk membuktikan penipuan, standar seperti apa yang seharusnya berlaku? Isu ini tidak hanya relevan bagi Argentina, mengingat pejabat dan selebritas di seluruh dunia semakin sering mempromosikan token dan aset kripto lainnya.
Yang perlu diperhatikan
Materi sumber tidak mencantumkan batas waktu pengajuan banding maupun jadwal persidangan lanjutan. Perhatikan apakah jaksa atau pihak pengadu akan menantang putusan setebal 60 halaman ini, serta kemungkinan pernyataan resmi dari kantor Milei. Bonuz akan terus memantau bagaimana kasus ini membentuk aturan bagi figur publik yang mempromosikan aset kripto, sesuatu yang relevan bagi siapa pun yang membangun atau menggunakan alat identitas Web3.
