CEO Tether secara terbuka membantah laporan Senat dari fraksi Demokrat yang menuduh penerbit stablecoin ini membantu Iran menghindari sanksi. Ia menegaskan bahwa investigasi tersebut mengabaikan langkah pembekuan dana yang sudah dilakukan lebih dulu. Perseteruan ini penting karena bisa memengaruhi cara regulator memandang stablecoin terbesar di dunia, di tengah makin ketatnya pengawasan terhadap peran kripto dalam pendanaan ilegal.
Apa yang sebenarnya terjadi
CEO Tether, Paolo Ardoino, pada 19 Oktober 2026 menyatakan bahwa laporan Senat tidak mencerminkan rekam jejak kepatuhan perusahaannya, menurut CoinDesk. Lewat X, ia menulis bahwa sejak 2023, Tether rata-rata membekukan alamat mencurigakan empat minggu sebelum OFAC milik Departemen Keuangan AS maupun NBCTF Israel resmi menjatuhkan sanksi. Ia menyebut 99% alamat yang dibekukan sudah ditandai sebelum Chainalysis memberi label pada alamat tersebut. Menurut Ardoino, langkah-langkah ini berkontribusi pada penurunan 94% volume stablecoin yang terkait Iran. Ia juga sempat berbicara secara daring di DC Fintech Week pada Selasa sebelumnya, mengkritik keputusan merilis laporan itu ke media sebelum Tether sempat meninjaunya. "Saya rasa penting bagi publik untuk mendengar juga sisi cerita kami," ujarnya. Laporan Senat yang dipimpin Senator Richard Blumenthal, anggota Demokrat senior di Senate Permanent Subcommittee on Investigations, menuduh Tether memberikan "jalur hidup finansial yang signifikan bagi jaringan perbankan bayangan Iran."
Bagaimana ceritanya bermula
Laporan Senat tersebut mencakup periode sebelum 2024, saat Tether dinilai belum membekukan dompet-dompet yang ditandai secara menyeluruh. Menurut laporan itu, celah ini memungkinkan kelompok seperti Hamas beralih dari bitcoin ke USDT. Laporan terpisah dari CoinDesk mengungkap pembekuan USDT senilai 344 juta dolar AS yang terkait tindakan Amerika Serikat terhadap rezim Iran. Blumenthal sejak itu memperluas penyelidikannya ke hubungan Tether dengan Cantor Fitzgerald, perusahaan yang dekat dengan pemerintahan Trump. Musim gugur lalu, Tether menunjuk Bo Hines, mantan penasihat kripto Gedung Putih era Trump, sebagai CEO divisi AS-nya.
Mengapa ini penting bagi Anda
Bagi pemegang USDT, pengawasan yang terus berlanjut ini bisa memengaruhi status regulasi dan akses perbankan token tersebut. Bagi para pengembang, perseteruan ini menunjukkan bagaimana kecepatan kepatuhan, bukan hanya kepatuhan terhadap daftar sanksi resmi, bisa menjadi tolok ukur baru bagi penerbit stablecoin. Bagi pembuat kebijakan, perdebatan soal data dan waktu ini berpotensi membentuk aturan sanksi kripto di masa depan. Jika Demokrat kembali menguasai mayoritas Senat, Blumenthal bisa memperoleh wewenang investigasi yang lebih luas terhadap Tether dan perusahaan sejenis.
Pertanyaan besarnya
Apakah perusahaan kripto seharusnya dinilai dari seberapa cepat mereka bertindak sebelum sanksi resmi dijatuhkan, atau hanya dari kepatuhan terhadap daftar sanksi pemerintah yang sudah resmi diumumkan?
Yang perlu diperhatikan
Pantau terus perkembangan penyelidikan Blumenthal terkait hubungan Tether dengan Cantor Fitzgerald. Pasar prediksi Kalshi menunjukkan peningkatan peluang Demokrat merebut kembali Senat, yang dapat memperluas wewenang pengawasan Blumenthal. Hingga kini, belum ada jadwal sidang baru yang diumumkan dalam materi yang tersedia.
